Asas hukum adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang mendasari suatu norma hukum ( G.W. Paton, 1969 : 204). Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain: Asas independensi hakim (bertindak adil dan tidak memihak); Asas equality before the law (asas persamaan hak di muka hukum); Asas sidang terbuka untuk umum; Abstract. Tujuan dari disusunnya buku Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini ialah untuk membantu para mahasiswa agar mereka dapat dengan lebih mudah memahami materi-materi yang ada Contoh: Keputusan tentang penetapan tanah terlantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012 ISSN : 2303 - 3274 436 antara warga negara dengan negara, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara. Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang equal antara publik dengan warga negara khususnya adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah Sedangkan kompetensi Relative Peradilan Tata Usaha Negara diaturdalamPasal 54 ayat 1 s/d Pasal6 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: 1.Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Contoh: Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat di akses disini. Contoh Surat Gugatan & Format. Jam Layanan. Jumlah Pengunjung. Users This Month : 1182. Users This Year : 26242. Total Users : 32551. Views Today : 213. 9. Apabila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( UU NO. 51 th 2009 ) Objek dari sengketa Tata Usaha Negara adalah : a. Beschikking b. Undang-undang c. Tanah d. Putusan pengadilan. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan : a. Tergugat b. Penggugat c. Pemohon d. Termohon zrbCy.